Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawangsa terkait Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Kesejahteraan Hidup (IKH) di Jawa Timur yang tergolong masih rendah, mendorong Bakorwil V Jember untuk mengupayakan percepatan peningkatan dua indikator kesejahteraan tersebut.

Jawa Timur sendiri masuk peringkat 15 Nasional. Posisi ini termasuk paling rendah di Pulau Jawa setelah Provinsi Banten. Berdasarkan data, IPM Jawa Timur berkisar 7,77 persen, sedangkan Indek Kesejahteraan Hidup (IKH) Jawa Timur ada diperingkat 22 nasional.

Padahal, Jawa Timur laju pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata nasional.” Hal ini menjadi ironi, satu sisi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diatas rata-rata nasional, sisi lain IPM dan IKH Jawa Timur masuk kategori rendah,” ujar Kepala Bidang Kemasyarakatan Bakorwil V Jember Mamok Bisowarno, SH, M.Si pada pembukaan Rapat Singkronisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Jaringan Keserasian Sosial Dalam Upaya Mendukung Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilker Bakorwil V Jember, Kamis tanggal 27 Juni 2019.

Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, di harapkan Bakorwil V Jember dapat menghasilkan formula baru dalam mendorong peningkatan IPM dan IKH di Jawa Timur, khususnya di Wilker Bakorwil V Jember.

“Kita berkumpul disini, selain menjalin tali silahturahmi sekaligus mencoba bersinergi dalam mencari solusi terbaik dalam membangun sinergitas jaringan kerjasama keserasian sosial dalam upaya mendukung peningkatan IPM dan IKH di Jawa Timur,” imbuhnya.

Hadir dalam kegiatan ini dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan akademisi dari Universitas Jember sebagai narara sumber serta OPD terkait dan TP PKK se Bakorwil V Jember.

Untuk menciptakan harapan tersebut, perlu adanya tindakan nyata khusus di wilayah Bakorwil V Jember, jika ada kemungkinan untuk membentuk tim percepatan peningkatan IPM dan IKH di Wilker Bakorwil V Jember yang di sahkan dengan SK Gubernur Jawa Timur. Oleh karenanya, diharapkan peran aktif, terobosan, gagasan yang bisa jadikan rujukan dan rekomendasi terbaik menjawab tantangan tersebut.

Nyigit Wudi Amini Kasie Perencanaan Program dan Anggaran BKKBN Provinsi Jawa Timur mengaku mendukung upaya Bakorwil V Jember dalam percepatan IPM dan IKH di Jawa Timur dan Bakorwil V khususnya. Menurutnya, akselerasi percepatan IPM dan IKH harus sinergi dengan seluruh OPD terkait.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing memiliki program peningkatan IPM termasuk lembaga BKKBN, dengan adanya pertemuan dengan semua steakholder ini, diharapkan dapat bersinergi dan bersama-sama menggarap peningkatan IPM.

Peningkatan IPM ini diawali dari keluarga. Dengan keluarga yang tangguh akan meningkatkan IPM di Jawa Timur. “Bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan generasi berencana, dapat mendongkrak IPM. Semua ter implementasikan melalui kampung KB yang sudah menjadi program sebelumnya. Kampung KB ini bukan hanya sekedar dibentuk, tapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat” ujar Ibu Nyigit.

Lain halnya yang disampaikan oleh Sulvi Dwi dari Dinas Kesehatan Pemprov Jatim. Menurut Sulvi ada tiga hal yang dapat meningkatkan IPM, yakni Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Ekonomi. Dari segi kesehatan, kata Sulvi, lembaganya membidik sasaran program prioritas. Yakni penyakit tidak menular, tekan angka kematian Ibu dan Neovitas, stunting, TBC dan Imunisasi.

Dinkes Jatim melakukan program pendampingan Poskestren di 38 Kab/Kota se Jatim. Kampanyekan resiko kematian ibu dan anak, pengembangn aplikasi konsultasi ibu hamil dan paska kehamilan serta melakukan konseling dari pintu ke pintu.

“Kita berikan pemantapan perilaku hidup bersih dan sehat kepada Poskestre dan masyarakat sekitar. Ada sekitar 3.213 Poskestren yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota se Jatim yang sudah dilakukan pendampingan,” ungkapnya pula.

Sementara, Dekan FKM Universitas Jember Irma Prasetyowati yang juga hadir dalam kegaiatan tersebut merespon positif upaya Bakorwil V Jember dalam upaya percepatan IPM dan IKH di Jawa Timur dan Bakorwil V Khususnya. Menurut Irma, UNEJ siap melakukan pendampingan jika dibutuhkan oleh OPD terkait dalam rangka singkronisasi.