Bakorwil V Jember dalam mendukung Nawa Bhakti Satya ke - 4 Jatim Akses, program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019 - 2023, Balai Besar Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR dengan menghadirkan Dinas PU Bina Marga, Bappeda, Dinas Perhubungan dan Dinas Keberaihan dan Pertamanan dari 7 Kabupaten / Kota se Wilayah Kerja Bakorwil V Jember.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Bakorwil V Jember untuk mensuport program prioritas 99 hari pertama kerja Gubernur Jawa Timur sejak dilantik oleh Presiden RI beberapa waktu lalu. R. Tjahjo Widodo selaku Kepala Bakorwil V Jember mengatakan, Rapat Koordinasi ini menjabarkan Jatim Akses program Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Oleh karena itu, R. Tjahjo Widodo berharap akses jalan yang ada di wilayah Bakorwil V Jember yang meliputi 7 kabupaten/ kota mulai Banyuwangi, Situbondo,Bondowoso, Jember, Lumajang dan Kab/Kota Probolinggo dapat dimaksimalkan.

” Sehingga dapat memperlancar perekonomian masyarakat di Jawa Timur utamanya diwilayah timur,” ujar R. Tjahjo Widodo saat membuka rapat fasilitasi dan penyelenggaraan penetapan fungsi jalan dan status jalan wilayah kerja Bakorwil V Jember, Rabu (27/2).

Selain itu, R. Tjahjo Widodo berharap, dalam rakor ini dapat menginventarisir berbagai persoalan utamanya terkait akses jalan, baik jalan Kabupaten, Provinsi, maupun jalan Nasional.” Sesuai petunjuk Ibu Gubernur, jangan memberikan informasi atau issu yang baik-baik saja, tetapi persoalan yang ada di bawah harus diangkat dan diselesaikan,” tandasnya.

Oleh karenanya, melalui rakor ini, R. Tjahjo Widodo berharap dapat mengungkap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah utamanya terkait akses jalan, “Seperti akses jalan Lumajang-Probolinggo, Bupati Lumajang sudah melayangkan surat kepada Gubernur dan Kementrian PUPR agar akses jalan tersebut diperlebar karena kemacetan yang luar biasa. Persoalan ini akan kita usulkan menjadi program prioritas,” ujar R. Tjahjo Widodo mencontohkan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo Tulus Prijatmadji mengusulkan agar jalan pantura menuju pelabuhan Jangkar Situbondo dilebarkan dan dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Karena akan mempercepat dan mengurangi beban biaya. “Selama ini akses jalan tersebut sulit dilewati kendaraan besar (truk tronton) yang mengarah ke Pelabuhan Jangkar yang akan menuju Lombok dan Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut. Apalagi dermaga Jangkar siap digunakan, sudah 2 tahun dibangun dengan menelan anggaran Rp.90 milyar lebih dari APBD Provinsi Jatim,” tukasnya.

Kepala Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Sutoyo mengatakan, jalan provinsi diwilayah Bakorwil V Jember sepanjang 343 Km dari panjang keseluruhan 1421 Km. Jumlah ini masih bisa dikembangkan utamanya di kawawasan Ijen, Blauran dan sekitarnya. ”Jumlah ini masih bisa dikembangkan, utamanya kawasan wisata Ijen dan Blauran” katanya Sutoyo.

Terkait permintaan perubahan status kelas jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, Sutoyo tidak mempersoalkan. ”Silahkan mengajukan peningkatan status jalan. Peningkatan status jalan berlaku 5 tahun sekali, nanti pembangunannya (pelebaran jalan) bisa mengajukan BK (Bantuan Keuangan) ke Provinsi. Tidak masalah, apalagi Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur sangat luar biasa terkait dengan peningkatan infrastruktur, konektivitas jalan agar pembangunan lebih maju dan lebih lancar di Jawa Timur,” katanya pula. Hal senada juga disampaikan oleh Arif dari Balai Besar Jalan Nasional VIII Waru Sidoarjo yang juga hadir dalam rakor tersebut. Menurut Arif, rakor ini sebaiknya digelar secara periodik. ”Dengan pertemuan secara periodik, dapat memotret permasalahan yang ada untuk ditindaklajuti ke depan”, pungkasnya.